Media Sorotan Investigasi Hukum
Makassar — Sikap tidak profesional diduga ditunjukkan oleh oknum pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak saat menerima kunjungan awak media di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, yang berada di Makassar.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka fungsi media sebagai sosial kontrol untuk melakukan konfirmasi dan wawancara dengan pihak humas terkait sejumlah informasi. Namun, setibanya di lokasi, awak media mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas di bagian pengambilan nomor antrean.
Menurut keterangan, dua pegawai di loket awal mempertanyakan maksud kedatangan. Saat dijelaskan bahwa tujuan kedatangan adalah untuk bertemu humas, salah satu pegawai perempuan menjawab dengan nada yang dinilai tidak ramah.
“Tidak ada humas di sini, ambil nomor antrean saja dan sampaikan ke loket,” ujar pegawai tersebut, sebagaimana ditirukan oleh awak media.
Merasa diperlakukan kurang pantas, awak media tetap mengikuti prosedur dengan mengambil nomor antrean.
Namun, beberapa menit kemudian, mereka justru diarahkan oleh pegawai lain untuk keluar ruangan dan melakukan pembicaraan di luar kantor.
Hal ini menimbulkan tanda tanya dari pihak media, mengingat sebagai tamu resmi dan mitra kerja, mereka seharusnya dilayani secara terbuka di dalam kantor.
Di luar ruangan, situasi tidak membaik. Awak media mengaku menerima permintaan maaf dari salah satu oknum pegawai, namun dengan gestur dan ekspresi yang dinilai tidak tulus dan terkesan merendahkan.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi terkait sistem pelayanan dan sikap pegawai di bagian loket, oknum tersebut dinilai tidak memberikan jawaban substansial.
Bahkan, saat diperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan instansi pajak, oknum pegawai tersebut meragukan keabsahan berkas.
“Berkas ini tidak ada hubungannya dengan kantor ini, bahkan saya juga bisa buat seperti ini,” ujar oknum tersebut.
Pernyataan itu dinilai tidak logis dan menyinggung profesionalitas, mengingat dokumen yang dibawa disebut memiliki keterkaitan dengan instansi pajak setempat.
Situasi semakin memanas ketika awak media kembali meminta untuk bertemu pihak humas atau pejabat yang berwenang. Namun, lagi-lagi dijawab bahwa tidak ada humas di kantor tersebut dan diarahkan ke instansi lain.
Dalam percakapan lanjutan, oknum pegawai tersebut kembali menyampaikan permintaan maaf, namun disertai pernyataan yang dinilai tidak pantas.
“Saya ini penakut pak, saya minta maaf, bahkan saya bisa bersujud di kaki bapak,” ucapnya, yang justru dinilai sebagai bentuk respons tidak profesional dan terkesan sarkastik.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan perpajakan, khususnya dalam menghadapi peran media sebagai mitra kontrol sosial.
Sikap arogan dan komunikasi yang tidak etis dinilai dapat mencoreng citra institusi negara yang seharusnya mengedepankan transparansi dan pelayanan prima.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut.
Bersambung berita selanjutnya
(Red/Sosial kontrol/Yasin/ Agus)
