Media Sorotan Investigasi Hukum.
Makassar — Sorotan terhadap dugaan sikap arogan dua oknum pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat terus bergulir.
Insiden yang dialami tim media sosial kontrol kini memicu desakan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera melakukan evaluasi internal dan memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
Dalam lanjutan penelusuran, tim media menilai bahwa perlakuan yang diterima bukan sekadar persoalan miskomunikasi, melainkan mencerminkan lemahnya standar pelayanan publik di lini depan.
Padahal, sebagai institusi negara, DJP memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan beretika.
Sejumlah pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini menilai bahwa peran media sebagai sosial kontrol seharusnya dihargai, bukan justru dihadapkan pada sikap defensif hingga terkesan merendahkan.
“Media adalah mitra, bukan ancaman. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi, seharusnya dijawab secara terbuka, bukan dihindari,” ujar salah satu pemerhati pelayanan publik di Makassar.
Sorotan juga tertuju pada tidak adanya kejelasan fungsi kehumasan di lingkungan kantor tersebut.
Ketika tim media berupaya menemui pihak humas, justru diarahkan ke instansi lain tanpa penjelasan yang memadai.
Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang semestinya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara.
Selain itu, dugaan pernyataan oknum pegawai yang meragukan keabsahan dokumen yang dibawa media juga menjadi perhatian serius.
Tanpa verifikasi yang jelas, tudingan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merusak hubungan kerja antara institusi dan media.
Pengamat menilai, jika benar terjadi, tindakan seperti ini tidak bisa dianggap sepele.
Perlu ada pembinaan, bahkan sanksi tegas apabila terbukti melanggar standar operasional pelayanan.
Evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
Hingga berita lanjutan ini diturunkan, pihak Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret dari institusi tersebut, baik dalam bentuk klarifikasi maupun perbaikan sistem pelayanan di lapangan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari sistem, tetapi juga dari sikap dan etika para pelaksana di garis depan. Transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap masyarakat serta media harus menjadi prioritas utama dalam setiap lini pelayanan pemerintah.
Bersambung berita lanjutan
(Red/Sosial kontrol/Yasin/Agus)
