Media Sorotan Investigasi Hukum
Jumat, 17 Januari 2026
Setelah bertahun-tahun guru berada dalam posisi rentan saat menjalankan tugas mendidik, pemerintah akhirnya menghadirkan payung hukum yang tegas dan berpihak.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Regulasi ini dinilai sebagai titik balik penting bagi dunia pendidikan nasional. Guru yang selama ini kerap berada dalam posisi dilematis—antara menjalankan fungsi pendisiplinan dan ancaman jerat hukum—kini mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan terstruktur dari negara.
Selama ini, tidak sedikit guru harus berhadapan dengan proses hukum akibat tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak, sejumlah kasus menunjukkan guru dilaporkan, diintimidasi, bahkan dipidanakan, meskipun tindakan tersebut dilakukan dalam koridor mendidik.
Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 hadir untuk mengakhiri kerentanan tersebut. Aturan ini menegaskan bahwa melindungi pendidik dan tenaga kependidikan bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban konstitusional negara.
Lima Poin Penting Permendikdasmen No. 4 Tahun 2026
Perlindungan Penuh dan Resmi bagi Guru dan Tendik
Negara menjamin perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual dan karya guru.
Definisi Kekerasan Diperluas
Kekerasan tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, perundungan, intimidasi, teror digital, hingga tekanan birokrasi yang tidak adil.
Jalur Pengaduan Resmi dan Berjenjang
Guru dapat melaporkan dugaan kekerasan atau pelanggaran melalui Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan yang dibentuk oleh organisasi profesi, pemerintah daerah, hingga kementerian. Jika laporan tidak ditangani dalam waktu tiga hari kerja, pengaduan dapat dinaikkan ke level yang lebih tinggi.
Pembentukan Satgas Perlindungan di Semua Level
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi wajib membentuk Satgas Perlindungan paling lambat 18 bulan sejak aturan ini diundangkan. Hal ini memastikan tidak ada lagi kebingungan ke mana guru harus mengadu.
Menjunjung Tinggi Prinsip Praduga Tak Bersalah
Guru tidak boleh langsung diposisikan bersalah atau dikenai sanksi sepihak sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menjadi penegasan untuk menghentikan praktik “menghakimi lebih dulu, klarifikasi belakangan”.
Dengan disahkannya Permendikdasmen ini, pemerintah berharap tercipta iklim pendidikan yang lebih adil, aman, dan bermartabat. Guru diharapkan dapat kembali fokus menjalankan tugas utama sebagai pendidik dan pencetak generasi bangsa, tanpa rasa takut akan kriminalisasi.
Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 menjadi harapan baru bahwa keadilan bagi guru tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan dalam praktik kehidupan pendidikan sehari-hari.
(Red/Yasin Bakri)
