Media Sorotan Investigasi Hukum
Makassar – Seminar Kebangsaan bertajuk “InklusiVator Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” berlangsung dengan meriah dan mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi.
Seminar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan mengedepankan potensi dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan.
Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PGK sekaligus Anggota DPRD Provinsi Banten, Rian Hidayat. Hadir pula Ketua Umum DPP PGK dan Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi.
Dari unsur pemerintah daerah, tampak Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, serta Bupati Maros, Chaidir Syam.
Selain itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, juga turut menghadiri seminar bersama para pejabat dan undangan lainnya.
Dari jajaran DPW PGK Sulawesi Selatan, hadir Sekretaris DPW PGK Sulsel, Iwan, Ketua DPW PGK Sulawesi Selatan, Munawir, serta Bendahara DPW PGK Sulawesi Selatan, Juswansar, beserta jajaran pengurus lainnya.
Dalam seminar tersebut, para peserta mendapatkan berbagai pandangan mengenai pentingnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi potensi lokal sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah insan pers dari berbagai media, termasuk Media Sorotan Investigasi Hukum, yang turut meliput jalannya seminar sebagai bagian dari upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Seminar Kebangsaan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sulawesi Selatan maupun di tingkat nasional.
(Red/Sisial kontrol/Yasin/Agus)
