MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana, dalam kunjungan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari, Selasa (13/5/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya perluasan cakupan layanan IPAL ke kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau.
Munafri menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada demi meningkatkan kualitas layanan sanitasi di Kota Makassar. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bersih dan lingkungan yang sehat.
“Tadi kami bersama Dirjen Cipta Karya meninjau langsung IPAL Losari. Ini bagian dari program pusat yang terus kami kolaborasikan agar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, IPAL Losari baru mencakup layanan di lima dari total 15 kecamatan di Makassar. Namun, dengan pendekatan kolaboratif dan dukungan dari pemerintah pusat, Munafri optimis cakupan layanan akan terus diperluas dan disempurnakan.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan IPAL, khususnya terkait pembiayaan operasional dan status pengelolaan antara PDAM dan Pemerintah Kota. “Kami sangat berharap adanya dukungan regulasi yang memperjelas peran dan tanggung jawab, sehingga pengelolaan IPAL berjalan lancar dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya terhadap dedikasi PDAM dan Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola fasilitas tersebut. Ia menyebut IPAL Losari sebagai salah satu contoh pengelolaan sanitasi yang dapat menjadi rujukan nasional.
“Saat ini IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000. Kami mendorong percepatan penyambungan agar investasi negara ini dapat memberi dampak maksimal,” ujarnya.
Dewi menambahkan bahwa keberadaan IPAL bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan wujud nyata dari komitmen menjaga lingkungan, air tanah, dan kesehatan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan regulasi serta penetapan tarif layanan agar operasional IPAL dapat berjalan efisien.
“Biaya operasional IPAL bisa mencapai Rp3 miliar per tahun. Maka skema pembiayaan perlu melibatkan APBD serta kontribusi dari pengguna, baik domestik maupun komersial,” jelasnya.
IPAL Losari sendiri mulai dibangun pada 2019 dan rampung pada 2023, sebelum akhirnya diresmikan pada 2024. Instalasi ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 16.000 meter kubik per hari, dengan jaringan perpipaan sepanjang 96 kilometer yang mampu melayani hingga 41.000 kepala keluarga.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Makassar, Hamzah Ahmad, menegaskan komitmen institusinya dalam mengelola IPAL Losari secara profesional. Ia menyebut, selama dua tahun terakhir, pengoperasian berjalan baik berkat dedikasi petugas lapangan. Namun, ia menggarisbawahi perlunya regulasi yang memperkuat dasar hukum pengelolaan.
“Selama tiga tahun terakhir, PDAM telah mengalokasikan dana sekitar Rp9 miliar untuk operasional. Tapi tanpa payung hukum yang jelas, ini kerap menjadi catatan dalam audit,” ungkap Hamzah.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun regulasi yang mendukung kelancaran operasional IPAL Losari ke depan.
- (Yasin Bakri)
